wartasiger.id, Lampung Utara – Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil V, Mardiana melakukan Sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) No. 01 Tahun 2016, Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, di Desa Sidorahayu Kec. Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara (13/11/2020).
Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat Sidorahayu, penerima BSPS, serta staf desa sidorahayu, Kepala Desa Way Lunik, Kepala Dusun Suka Maju.
“Ada tiga tugas pokok anggota (DPRD), yaitu membuat Perda, dan salah satunya perda no.1 tahun 2016. Kemudian merancang anggaran, dan terakhir pengawasan,” Kata Mardiana, disela kegiatan.
Dalam penyampaian Perda, Mardianan pun menyoroti masalah anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sebab, mayoritas masyarakat awam masalah anggaran tersebut. Sebagai contoh angaran BSPS yang ada di Lampung Utara sudah terealisasi dan bisa dirasakan oleh masyarakat dan di Desa Sidorahayu ditahun 2020, sebanyak 20 unit
“Kedepan, bagaimana caranya anggaran yang ada di pusat dan daerah itu maksimal bisa masuk di Dapil masing masing. Sehingga, masyarakat benar – benar merasakan secara maksimal dan sempurna,” kata anggota komisi IV DPRD Lampung.
Sedangkan Ardiansyah (Narasumber) menjelaskan Perda (Peraturan Daerah) No. 01 Tahun 2016, Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, sangat penting dipahami oleh masyarakat, agar perbedaan dan konflik yang ada tidak menjadi pemicu terjadinya perpecahan ditengah – tengah masyarakat.
“Ada beberapa faktor konflik perbedaan antar perorangan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan. Ini harus kita minimalisir, sehingga tidak lagi membudaya di masyarakat,” kata Ardiansyah.
Selanjutnya, Ardiansyah pun menuturkan pada bab 1 pasal 1 ayat 20 dalam pencegahan Wajib adanya intensitas silahturahmi antar warga. Sebagai contoh mengadakan kegiatan gotong royong aspiratif, jaga program aspiratif, arisan aspiratif, gali potensi aspiratif, dan kegiatan kegitan aspiratif positif lainya.
Tentu, kata Ardiansyah dalam penerapan rembuk pekon melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa dan Stakeholder lain.
“Makna rembug pekon adalah bincang-bincang, berunding, negosiasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan mufakat. Sehabis sosialisasi ini, mudah-mudahan masyarakat dapat memahami makna rembug pekon,” tegasnya.(*)
